PENDEKATAN PARTAI POLITIK TERHADAP MASYARAKAT

 

PENDEKATAN PARTAI POLITIK TERHADAP MASYARAKAT

            (Dalam Prespektif Behavioralisme, Komunikasi Politik)

    Latar Belakang

Tidak bisa kita pungkiri bahwa partai politik memiliki peran terpenting dalam konteks negara demokrasi. keberadaan partai politik sebagai lembaga masyarakat yang representative, yang dimana anggota legislatif utusan masyarakat dan partai harus selalu mempresentasikan segala kepentingan masyarakatnya. Menurut Robert A. Dhal. Salah satu karakteristik sebuah negara yang demokratis adalah adanya kebebasan membentuk sebuah organisasi termasuk partai politik. Yakni terminology partai politik sebagai jembatan demokrasi tidak dapat di kanter dalam bentuk argument apapun.

Setelah jatuhnya rezim Soeharto 1998. Dan Habibie menjadi presiden Indonesia untuk menggantikan Soeharto sendiri. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk negara dan bangsa Indonesia agar siapa saja bebas mendirikan sebuah partai. Hasil dari kebijakan tersebut begitu banyak partai yang muncul setelah itu. Tapi lambat laun semakin banyak partai di negara yang sangat bermajemuk seperti ini belum menjawab permasalahan yang menjadi bantal peluk masyarakat Indonesia dari dulu.

Secara eksplisit bahwa partai politik seharusnya berada di tengah masyarakat. Sehingga apa yang di sampikan oleh masyarakat terhadap partai politik dapat diteruskan kepada legisltaif “perwakilan”. Tapi konseptual seperti ini jarang terjadi dinegara republic Indonesia. Hasil dari kejadian seperti ini bahwa masyarakat sedikit skeptic dengan fungsi dan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Sehingga pendekatan partai politik terhadap masyarakat sekarang, hemat penulis sendiri merupakan pendekatan pragmatis. Karena saat yang dibutuhkan oleh masyarakat, partai politik baru terjun ke masyarakat.

Interaksi partai politik dengan masyarakat dapat melalui beberapa metode pendekatan, dua diantaranya yaitu tertuang dalam komunikasi Politik dan BudayaPolitik. Komunikasi Politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian system politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Sedangkan Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

  Rumusan Masalah

Bagaimana pendekatan partai politik terhadap masyarakat di Indonesia pada masa sekarang?

   Kerangka Teori

Adapun beberapa kerangka teori yang di bangun dalam makalah yakni tentang partai politik, pendekatan ala behavioralisme dan komunikasi politik oleh partai terhadap masyarakat sendiri. Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok iniialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka” (Budiardjo, 2000: 160).

Dalam prespektif behaviroalisme bahwa pendekatan terhadap manusia ada bebebrapa jenis yakni :A. Pendekatan tradisional yang secara historis saling menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada struktur negara, pemilihan umum, dan partai-partai politik.

B. Pendekatan perilaku yang merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan, dan penilaian berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan maupu netnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakteristik pendekatan tradisional kontemporer. Dengan memiliki kedua pendekatan seperti ini bahwa peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi di bangsa indonesia sendiri tetap terjaga seutuhnya.

Selain pendekatan diatas bahwa fungsi komunikasi politik terhadap masyarakat juga merupakan bagian terpenting dari pendekatan partai terhadap masyarakat. “Rush dan Allthof mengatakan bahwa pelaksanaan komunikasi politik di pengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan audiens atau pendengar” (Rush dan Allthof, 1995: 225).

(Surbakti, 1992:199). Fungsi komunikasi politik tersebut di lakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi atau pesan. Di sini mereka sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi tersebut secara tepat terhada paudiens atau pendengar ,sehingga tidak terjadi mis komunikasi dari atas ke bawah.

  

Pembahasan

Dari berbagai pengertian tentang pendekatan partai politik diatas. Maka, kita membahaskan secara UU Partai Politik No 2 tahun 2011 tentang partai politik perubahan dari No 2 Tahun 2008 sebagaimana dalam pasal (1) ayat (1) yang berbunyi partai politik organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memilih keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Yang artinya adalah parpol adalah sebagai terdepan (subyek) dalam penegakan aspirasi masyarakat untuk mengontrol kinerja badan eksekutif agar mewujudkan sebuah demokrasi yang ideal. UU Parpol 2 tahun 2008 pasal 11 ayat (1)  huruf (a)  yang berbunyi pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana yang di arti secara sederhana adalah preskripsi parpol terhadap masyarakat untuk memberikan pendidikan yang berkaitan dengan peran dan fungsi Negara agar masyarakat mengetahui pelaksanan politik.

Saat ini, prilaku dan hasil kinerja partai politik yang paling serius di antaranya sebagai berikut:

1.      Partai politik sebagai kendaraan bagi sekelompok elite untuk mendapat kekuasaan. Para elit mengumbar janji untuk mendapat simpati rakyat, namun setelah terpilih realisasi janji tidak terealisasi.

2.      Peran parpol memberikan pendidikan terhadap masyarakat ditiadakan dalam pelaksanaan.

3.      System multipartai dengan Ideologi yang tidak jelas. Sehingga kebingungan masyarakat terhadap penilaian parpol yang bersubjektif.

4.      Hasil kinerja legislasi yang kurang efektif  dari berbagai golongan partai politk yang berbeda.

Penilaian masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan dalam kurun waktu akhir April 2015 lalu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Peneliti KedaiKOPI Hendri Satrio mengungkapkan bahwa kinerja Partai Politik (Parpol) dan DPR mendapatkan respon negatif di kalangan masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil survey kinerja Parpol. Untuk kepuasan kinerja Parpol rakyat menilai Gerindra mendapat poin lumayan di atas partai-partai lainnya, meskipun tetap saja di bawah 50%. Sementara ‎Hanura mendapat nilai paling buncit.

Berikut urutan tingkat kepuasan kinerja partai politik:
1. Gerindra (44,2%)
2. Demokrat ‎ (36,4%)
3. PDIP (34,9%)
4. PKS (33,6%)
5. Nasdem (33,3%)
6. PKB (32%)
7. ‎Golkar (32%)
8. PAN (31,6%)
9. PPP (‎29,1%)
‎10. Hanura (28,9%)

kepada kinerja para wakilnya yang bekerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masyarakat menilai negatif terhadap kinerja seluruh partai politik (Parpol). Tidak ada satu Parpol pun yang memiliki nilai di atas 50%. Semuanya di bawah standar.

Berdasarkan pandangan Daniel dhakidae (1999:34)  pengelompokan partai politik yang tidak ada relevan lagi dengan kehidupan social masyarakat. Dari teori inipun kita banding pedekatan parpol di Indonesia pada saat ini dimana actor parpol bukan lagi ideology yang mercerdaskan public dan bersifat kepada masayarakat yang intinya demi kelancaran sebuah demokrasi yang ideal. Pada hal, popularitas partai sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi tersebut secara tepat terhadap masyarkat.

1.      Pendekatan perilaku: dimana tindakan para kandidat DPR/DPD pada saat ini lebih mengarah kepada kepentingan individu dan internal partai ketimbang mengurus kepentingan umum. Misalkan dalam relitas sebelum menjemput pemilu: para calon kandidat partai berbondong-bodong berkampanye dengan segala propaganda,visi dan misinya agar masyarakat memilihnya. Namun, setelah masuk menjadi anggota DPR/DPD mereka tidak berkomunikasih lagi dengan masyarkat yang memilihnya. Bahkan apa yang di imbenkan pada waktu berkampanye tidak terealisasi.

2.      pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyaraka

Refrensi:

Buku sistem politik Indonesia (Penerbit Kencana Prenada Media Group_2012_ Prof. Dr. Kacung Marijan)

Buku perihal demokrasi (Penerbit Yayasan Obor Indonesia_ Robert A. Dhal 2001)

Buku Teori Perbandingan Politik (Ronald H. Chilcote)

UU Parpol 2 tahun 2008

UU Partai Politik No 2 tahun 2011 tentang partai politik perubahan dari No 2 Tahun 2008

Daniel dhakidae (1999:34)  pengelompokan partai politik yang kurang efektif